Bupati Dan Ketua DPRD Dinilai Banyak Flexing, Warga Temanggung Frustasi

 

BUPATI DITUNTUT TURUNKAN CEKIKAN PENDERITAAN RAKYAT : Aksi demo di kawasan Alun-Alun Kota Temanggung berlangsung ricuh. Terjadi peristiwa saling lempar batu dan dibalas tindakan penembakan peluru karet dan gas air mata ke pendemo. Bupati Temanggung dinilai tidak peka penderitaan yang dialami masyarakat saat ini. Foto : Hery Setyadi



Temanggung, suaragardanasional.com - Demo aspirasi dari sejumlah komponen masyarakat di Temanggung berlangsung ricuh. Di jantung kota, kawasan Alun-Alun, pendemo saling lempar dengan aparat keamanan, terutama dari kepolisian. Kantor DPRD menjadi titik sasaran yang didemo. "Pajak tinggi sengsarakan rakyat. Bupati dan DPRD tutup hati tutup mata. Pemerintah daerah tidak peka dengan kesusahan rakyat," teriak Ali (21) dari Aliansi Mahasiswa Temanggung. 


Warga yang bergabung dengan mahasiswa dan komponen ormas serta elemen masyarakat mendesak Bupati dan DPRD nyata-nyata menurunkan PBB atau pajak bumi bangunan yang dinaikkan pemerintah daerah ratusan persen. "Bupati Agus Gondrong dan Ketua DPRD Yunianto harus bertanggungjawab. Pejabat daerah tidak hanya flexing, pamer keseruan diri sendiri, karaokean dan disebar di medsos. Rakyat sedang menjerit," seru Akbar (22). Ratusan orang pendemo bermaksud masuk ke kompleks kantor wakil rakyat tersebut, namun dihadang aparat keamanan. Pendemo merangsek ke gerbang dan terjadi saling dorong. 


Bupati Agus Gondrong Setiawan berusaha muncul di publik dan meredakan suasana. Tapi isi pidato Agus Gondrong hanya normatif, tidak substansial dan cenderung hanya ingin meredakan semangat pendemo menyampaikan sejumlah tuntutan fundamental, Senin (1/9/2025). 


Aksi saling lempar, batur dan botol minuman tak terbendung lagi. Suasana chaos di bundaran Alun-Alun di kota berjuluk Kota Tembakau ini. Beberapa poin tuntutan yang hendak disampaikan ke pemerintah daerah adalah penurunan PBB yang mencekik warga. Di tahun 2025, Pemkab Temanggung seret pembangunan. Efisiensi keuangan dari pusat, membuat banyak daerah menyedot pajak yang dibebankan ke masyarakat, salah satunya penerapan PBB yang tinggi. Temanggung yang merupakan penghasil tembakau, kini petaninya frustasi, lantaran tembakau tidak laku dijual. Ditambah di masyarakat banyak menjadi korban PHK dari tempat kerjanya. 


Eskalasi sejumlah elemen masyarakat di Temanggung mendemo pemerintah daerah ini dipicu peristiwa tewasnya salah seorang ojol di Jakarta yang dilindas mobil rantis Brimob. Pada hari Minggu, (31/8/2025) mahasiswa, paguyuban ojol dan komponen masyarakat menggruduk Mapolres Temanggung. Sejumlah tuntutan ditengah kemarahan masyarakat, muncul yakni hentikan tindakan represif aparat pada pendemo. 

Tuntutan untuk reformasi di tubuh kepolisian juga mengemuka. Kepolisian dinilai oleh masyarakat sebagai pihak yang tidak mendukung masyarakat, tapi mendukung pihak-pihak yang mampu membayar. "Praktek-praktek gelap di kepolisian di Temanggung sudah bukan rahasia umum lagi. Penghentian laporan tanpa ada kejelasan, praktek pencucian yang dan sebagainya, " tutur Eka (27) seorang pendemo. 


Pendemo mendesak dilepaskannya rekan mereka yang ditahan dan disiksa oleh aparat kepolisian di sejumlah daerah. Kepolisian yang dalam operasinya dibiayai dari pajak atau jerih payah rakyat, seharusnya institusi bersersgam coklat ini mengayomi masyarakat. Polisi bukan malah menebarkan ketakutan dan tindakan brutal pada pendemo atau masyarakat yang menyampaikan aspirasi. 


Di aksi demo ini, sejumlah peserta demo menjadi korban sasaran peluru karet yang ditembakkan oleh aparat kepolisian. Beberapa warga yang terlibat di aksi demo turut menjadi korban gas air mata yang menyesakkan nafas, mereka pingsan dan ditolong tim rescue. Di kawasan Alun-Alun, seperti Jalan MT Haryono atau Pandean, kemudian Jalan Mujahidin serta perempatan BCA, menjadi arena kejar-kejaran dan pelemparan barang dan batu antara pendemo dan aparat. (Hery S)

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. Learn More
Accept !
To Top