OKI (sumsel), suaragardanasional.com | koperasi perkebunan kelapa sawit (KPKS) mulya indah permai diduga satu-satunya koperasi yang enggan bersinergi dengan pemerintah desanya sendiri selama bertahun-tahun.
Koperasi perkebunan kelapa sawit (KPKS) Mulya Indah Permai yang diduga tidak mau Bersinergi dengan pemerintah desanya tersebut. di desa Rotan mulya kecamatan Mesuji Raya kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sumatera selatan.
Koperasi perkebunan kelapa sawit (KPKS) Mulya Indah Permai tersebut adalah koperasi yang lebih modern, lincah, dan fokus pada efisiensi rantai pasok,ideal untuk petani mandiri yang ingin mengelola kebun kelapa sawit secara bisnis profesional.
"Namun sangat disayangkan dengan adanya koperasi perkebunan kelapa sawit (KPKS) Mulya Indah Permai tersebut enggan Bersinergi, dalam pembangunan desanya. dikarenakan koperasi tersebut tidak pernah memberikan kontribusi atau pendapatan asli desa (PADesa) untuk pembangunan dan kesejahteraan desanya," ujar salah satu tokoh masyarakat yang tidak mau di sebutkan namanya pada selasa, (3/2/26).
Lanjut sumber yang enggan disebutkan namanya tersebut mengatakan, dengan adanya koperasi perkebunan kelapa sawit (KPKS) Mulya Indah Permai tidak bermanfaat untuk pemerintah desanya, melainkan hanya menguntungkan kelompok tertentu," imbuhnya.
Landasan hukum sangat jelas, UU no. 25 tahun 1992 tentang perkoperasian
UU no. 6 tahun 2014 tentang Desa
Atau Permentan no. 18 tahun 2021 tentang fasilitas pembangunan kebun masyarakat sekitar.
Saat awak media dan rekan-rekan mengkonfirmasi ketua koperasi perkebunan kelapa sawit (KPKS) Mulya Indah Permai hal tersebut mengatakan, pemerintah desakan sudah ada dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) dari APBN dan APBD serta ada pendapatan dari aset desa (kebun)," ucap H. Dimyati pada Rabu, (4/2/26) sekitar pukul 12.22 WIB di kantor koperasi tersebut.
Mantan kepala seksi (KASI) PMD kecamatan Mesuji Raya tersebut ketika ditanya fee sisa hasil usaha (SHU) di koperasi untuk PADesa tidak ada alias keberatan" dijawab anggota yang mewakili," kata H. Dimyati dengan nada kesal .
"Di tempat terpisah mantan ketua koperasi, yang sekarang jadi karyawan koperasi jabatan road maint mengatakan kalau misalnya 3 rupiah per kilogram untuk pemerintah desa kami mau," ujar Nyoman suware kamis, (5/2/26).
Terkait permasalahan ini ketua DPW LSM GALAKSI SUMSEL Irwansyah angkat bicara, "seharusnya koperasi perkebunan kelapa sawit (KPKS) Mulya Indah Permai bisa lebih peduli terhadap desa, bukan malah acuh dan terkesan tidak peduli," tegas Irwan.
Pemerintah desa (PEMDES) rotan mulya kecamatan Mesuji Raya berharap kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah, baik dinas koperasi UKM dan perindustrian (Diskopukmperin) kab. Oki serta dinas perkebunan dan peternakan (DISBUNNAK) Kab.OKI bisa memberikan teguran agar koperasi perkebunan kelapa sawit (KPKS) Mulya Indah Permai vs pemerintah desa bisa bersinergi membangun desa, kalau perlu koperasi tersebut di audit secara menyeluruh," harapnya. (TIM)
Sumber : portal-Indonesia.net
