Jepara, suaragardanasional.com | Langkah Prabowo Subianto kembali merombak Kabinet Merah Putih untuk kelima kalinya sejak Oktober 2024 bukan sekadar rotasi biasa. Publik kini menanti efek kejut dari penunjukan Abdul Kadir Karding sebagai Kepala Badan Karantina Indonesia (Barantin), menggantikan Sahat Manaor Panggabean.
Di tengah sorotan itu, suara keras datang dari pelaku usaha. Benny Hutapea, Dewan Pembina Perkumpulan Petani Sarang Walet Nusantara, menilai pergantian pucuk pimpinan Barantin bukan sekadar formalitas, melainkan momentum krusial untuk membongkar persoalan lama yang dinilai menghambat industri strategis nasional: sarang burung walet (SBW).
“Ini bukan hanya soal jabatan baru, tapi soal keberanian membenahi sistem yang selama ini dinilai tumpul dan tidak berpihak,” tegas Benny, Kamis (30/4/2026).
Regulasi Tumpang Tindih dan Ego Sektoral
Benny secara terang menyebut adanya “benang kusut” regulasi lintas sektor yang selama ini menghambat ekspor SBW. Ia mendesak Karding untuk tidak berjalan sendiri, melainkan memaksa koordinasi aktif dengan kementerian kunci seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, hingga otoritas bea cukai.
Menurutnya, lemahnya koordinasi dan tingginya ego sektoral justru membuat Barantin kehilangan daya tawar dalam diplomasi perdagangan internasional.
“Barantin terlihat tidak berdaya menghadapi tekanan negara tujuan ekspor. Ini bukan sekadar masalah teknis, tapi kegagalan diplomasi,” sindirnya.
Dugaan Monopoli dan Turunnya Ekspor
Dalam kajian yang ia susun, Benny juga menyinggung adanya praktik monopoli di internal kelembagaan yang diduga mempersempit akses pelaku usaha. Dampaknya, ekspor SBW Indonesia dalam lima tahun terakhir disebut mengalami penurunan, baik dari sisi volume maupun nilai.
Padahal, Indonesia memegang dominasi global. Sekitar 80 persen pasokan sarang burung walet dunia berasal dari Indonesia—sebuah ironi ketika potensi besar itu justru tidak dioptimalkan.
“Potensi devisa hilang dalam jumlah sangat besar,” tegasnya.
Ekspor Ilegal: Bom Waktu Rp 90 Triliun
Yang lebih mencengangkan, Benny mengungkap dugaan lonjakan ekspor ilegal SBW yang mencapai sekitar 2.000 ton per tahun. Nilai kerugian negara ditaksir mencapai Rp 90 triliun setiap tahun—angka yang, jika benar, menjadi alarm keras bagi pemerintah.
Fenomena ini disebut sebagai efek domino dari buruknya tata kelola, lemahnya pengawasan, dan minimnya fasilitasi ekspor resmi.
Ujian Kepemimpinan Karding
Bagi Benny, pengangkatan Karding adalah titik balik atau justru ujian besar. Ia berharap Barantin tidak lagi sekadar lembaga administratif, tetapi bertransformasi menjadi instrumen ekonomi dan diplomasi negara.
“Kalau tidak ada gebrakan nyata, maka pergantian ini tidak akan berarti apa-apa,” katanya.
Di sisi lain, para petani dan pelaku usaha SBW di akar rumput kini menaruh harapan besar. Mereka menunggu apakah kepemimpinan baru mampu memotong rantai birokrasi, memperkuat diplomasi, dan menutup celah ekspor ilegal.
Satu hal yang pasti: publik kini tidak hanya menunggu janji, tetapi bukti.(Hani)
