JEPARA, suaragardanasional.com | Fakta mengejutkan terungkap dalam penyelidikan kasus dugaan keracunan makanan yang menimpa 110 siswa dan 13 guru SMPN 2 Jepara. Hasil investigasi sementara Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara menemukan sederet faktor risiko serius di dapur SPPG Bandengan 5, mulai dari dugaan kontaminasi daging, proses pengolahan yang tidak memenuhi standar keamanan pangan, hingga lemahnya sistem pengawasan internal.
Laporan investigasi yang dikonfirmasi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara, Hadi Sarwoko, pada Rabu (5/8/2026) itu menjadi peringatan keras bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak cukup hanya mengejar kuantitas distribusi, tetapi wajib menjamin keamanan pangan secara ketat.
123 Orang Alami Gejala Gangguan Pencernaan
Kasus ini bermula setelah pihak SMPN 2 Jepara melaporkan adanya siswa yang mengalami mual, muntah, diare, dan kram perut usai mengonsumsi menu MBG pada Senin (3/8/2026).
Hasil pendataan bersama sekolah, Puskesmas Jepara, dan Tim Gerak Cepat mencatat 123 korban, terdiri dari 110 siswa dan 13 guru. Empat siswa bahkan harus mendapatkan penanganan medis di RSU PKU Aisyiyah Jepara karena kondisi fisiknya melemah.
Meski tidak ada korban yang menjalani rawat inap, jumlah korban yang mencapai ratusan orang menjadi alarm serius bagi pelaksanaan program MBG di Jepara.
Dugaan Daging Bermasalah Menguat
Investigasi mengarah pada menu beef teriyaki yang disajikan kepada siswa.
Berdasarkan keterangan sejumlah siswa dan guru, daging beef slice yang disajikan memiliki aroma prengus, terasa kurang segar, dan mengandung lemak dalam jumlah cukup banyak.
Temuan penting lainnya, makanan yang dipanaskan ulang sebelum dikonsumsi dilaporkan tidak menimbulkan keluhan kesehatan. Sementara kelompok penerima MBG lain seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui yang menerima menu serupa lebih pagi juga tidak mengalami gejala.
Fakta tersebut memperkuat dugaan adanya persoalan pada kualitas bahan baku maupun penanganan makanan setelah proses pengolahan.
Tim investigasi juga menemukan adanya daging berkualitas rendah saat proses pencairan (thawing) yang disebut telah dipisahkan oleh pengelola. Namun, Dinas Kesehatan menilai kemungkinan kontaminasi silang terhadap bahan lain masih sangat mungkin terjadi.
Pelanggaran Sanitasi Terungkap
Lebih mengkhawatirkan lagi, inspeksi sanitasi menemukan berbagai praktik yang dinilai berisiko terhadap keamanan pangan.
Beberapa temuan antara lain:
Proses pencairan daging dilakukan di bak air yang kondisinya kurang higienis.
Makanan dimasak sejak dini hari namun baru dikonsumsi sekitar lima jam kemudian.
Pendinginan makanan hanya menggunakan kipas angin sebelum dikemas.
Penggunaan alat pelindung diri bagi penjamah makanan tidak diawasi secara konsisten.
Wadah makanan dicuci menggunakan ember, bukan sistem air mengalir.
Kain lap yang digunakan berasal dari rumah masing-masing pekerja.
Penyimpanan sampel makanan bercampur dengan bahan lain tanpa pemisahan yang memadai.
Freezer penyimpanan tidak memiliki pencatatan suhu, label bahan, maupun sistem monitoring masa simpan.
SOP pengelolaan pangan tidak dipasang.
Tidak ada pencatatan proses produksi.
Pengolahan limbah masih menimbulkan bau dan ditampung di bak terbuka.
Yang paling mencolok, bahan baku daging beku yang digunakan diketahui belum memiliki Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV), padahal sertifikasi tersebut merupakan salah satu instrumen penting dalam menjamin keamanan produk asal hewan.
Peringatan Keras untuk Seluruh Pengelola MBG
Kasus ini bukan sekadar persoalan teknis dapur. Ketika makanan yang dikonsumsi anak-anak sekolah menyebabkan ratusan orang mengalami gangguan kesehatan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi program, tetapi juga keselamatan penerima manfaat.
Temuan Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa rantai keamanan pangan harus dijaga sejak pemilihan bahan baku, penyimpanan, pengolahan, pengemasan, hingga distribusi.
Program MBG yang menyasar pelajar tidak boleh memberikan ruang sedikit pun bagi praktik yang mengabaikan standar sanitasi dan keamanan pangan.
Dinkes Keluarkan Rekomendasi Tegas
Sebagai langkah perbaikan, Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara meminta pengelola SPPG untuk:
Memperketat pengawasan internal pada seluruh tahapan produksi.
Menggunakan bahan baku yang memiliki Sertifikat NKV.
Memperbaiki standar sanitasi dapur.
Meningkatkan sistem pencucian dan penyimpanan makanan.
Memasang SOP pada setiap tahapan kerja.
Memperbaiki sistem pengelolaan limbah.
Melakukan pemeriksaan kualitas air secara berkala.
Sementara itu, penyebab pasti insiden masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Namun satu fakta sudah terang: ratusan siswa dan guru menjadi korban, dan berbagai kelemahan dalam sistem pengelolaan pangan telah ditemukan.
Kasus ini menjadi pelajaran penting bahwa program makan bergizi tidak hanya harus bergizi di atas kertas, tetapi juga harus aman saat sampai di piring para siswa. Jika standar keamanan pangan diabaikan, maka program yang dirancang untuk menyehatkan dapat berubah menjadi ancaman kesehatan bagi masyarakat yang dilayaninya.(Hani)
