Ungaran, suaragardanasional.com | Penolakan terhadap rencana proyek geothermal di kawasan Gunung Ungaran kembali disuarakan masyarakat. Puluhan peserta dari Barisan Masyarakat dan Aliansi Semar Gugat mendatangi Kantor DPRD Kabupaten Semarang, Senin (19/10/2026), untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mendorong agar suara masyarakat mendapat ruang dalam proses pengambilan keputusan. Di tengah dinamika tersebut, Polres Semarang mengedepankan pengamanan humanis dan komunikasi persuasif guna memastikan penyampaian pendapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
Sebanyak 219 personel Polres Semarang dikerahkan dalam pengamanan kegiatan tersebut, dengan dukungan unsur TNI dari Kodim 0714/Salatiga serta personel Satpol PP Kabupaten Semarang. Kapolres Semarang, AKBP Heru Dwi Purnomo, S.I.K., M.Si., turut hadir langsung untuk memantau jalannya kegiatan.
Pendekatan dialogis menjadi salah satu langkah yang dikedepankan aparat dalam mengawal penyampaian aspirasi. Polres Semarang juga melibatkan satu pleton Polisi Wanita (Polwan) sebagai negosiator untuk membangun komunikasi dengan peserta dan menjaga situasi tetap terkendali.
Langkah tersebut menegaskan bahwa pengamanan aksi penyampaian pendapat tidak semata-mata berorientasi pada penjagaan keamanan, tetapi juga pada penghormatan terhadap hak masyarakat untuk menyuarakan pandangan dan keberatan mereka secara damai.
Setelah menyampaikan aspirasi di halaman Kantor DPRD Kabupaten Semarang, perwakilan peserta diterima oleh pihak dewan untuk mengikuti audiensi. Forum tersebut menjadi ruang dialog bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan dan masukan terkait rencana proyek geothermal di kawasan Gunung Ungaran.
Kapolres Semarang AKBP Heru Dwi Purnomo menegaskan bahwa Polri menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Menurutnya, tugas kepolisian adalah memastikan kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Polri menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat. Tugas kami adalah memberikan pengamanan agar seluruh rangkaian kegiatan dapat berlangsung aman, tertib dan kondusif. Kami mengedepankan komunikasi serta pendekatan humanis,” ujar AKBP Heru.
Ia menambahkan, sinergi antara Polri, TNI, dan pemerintah daerah menjadi unsur penting dalam menjaga stabilitas selama kegiatan berlangsung. Seluruh pihak diharapkan tetap mengedepankan ketertiban, menghormati hak satu sama lain, serta membuka ruang komunikasi dalam menyikapi persoalan yang berkembang.
Penyampaian aspirasi terkait proyek geothermal Gunung Ungaran ini menjadi pengingat bahwa perbedaan pandangan perlu dikelola melalui dialog yang terbuka dan konstruktif. Masyarakat berhak menyampaikan aspirasi, sementara pihak terkait memiliki ruang untuk mendengar, mempertimbangkan, dan membahas berbagai masukan sesuai kewenangannya.
Dengan pengamanan yang humanis dan komunikasi yang terjaga, penyampaian pendapat di muka umum diharapkan tidak hanya berlangsung kondusif, tetapi juga menjadi bagian dari proses demokrasi yang menghargai suara masyarakat. (Agus)
