Jepara, suaragardanasional.com | Cepat respon Bupati Jepara, Witiarso Utomo akrab disapa Mas Wiwit, Selasa pagi (27/5/2025) didampingi oleh Ony Sulistijawan, Kepala Dishub Jepara dan personil Polsek Kalinyamatan dan perwakilan manajemen PT. Hwa Seung Indonesia (HWI Jepara) di pinggir jalan wilayah pabrik HWI Jepara mengadakan diskusi singkat tentang analisis dampak lalu lintas atau andalalin serta beberapa tuntutan para pengunjuk rasa pada hari Senin (27/5) kemarin.
Mas Wiwit mengatakan bahwa," Ciri sebuah kota yang maju salahsatunya perekonomian yang maju,tandanya adalah adanya kemacetan," katanya.
Mengenai tuntutan pengunjuk rasa kemarin tentang andalalin, Mas Wiwit mengintruksikan kepada Kepala Dishub Jepara agar mengevaluasi tentang andalalin kemacetan khususnya di wilayah sekitar HWI Jepara.
"Sebagai sebuah bentuk transparansi tentunya kita harus bisa menjawab dan mengkoreksi tuntutan pengunjuk rasa, termasuk mengenai tuntutan 27 orang yang ingin bekerja di HWI Jepara bisa diterima atau tidak oleh perusahaan. Kita sampaikan kepada Mas Priyo 10 hari lagi kita undang kembali untuk diskusi tentang TPA Gemulung dengan dinas terkait. Karena sebagai role model bentuk pelayanan yang terbaik dan kita siapkan kajian-kajian lainnya tentang kejelasan persoalan seperti TPA Gemulung," katanya.
"Intinya yang sudah ada kita minta diperbaiki," cetus Mas Wiwit.
Sementara, Guntur Soehendro HRD HWI Jepara yang didampingi oleh Sumarno, Assisten Manager HRD mengatakan bahwa status lahan parkir HWI Jepara, perusahaan menyewa tanah milik Pemdes Banyuputih.
Tentang persoalan andalalin HWI Jepara, menurut informasi yang kami peroleh HWI Jepara sudah 2 kali melakukan evaluasi andalalin sejak 2018 lalu dan biayanya sangat besar untuk kelengkapan dan perbaikan.
Ditempat yang sama Ony Sulistijawan kepada awak media menyampaikan tentang kunjungan ke HWI Jepara berdasarkan hasil pantauan Bupati Jepara dan beberapa OPD saat ada unjuk rasa kemarin. "Adanya demo penyampaian aspirasi oleh Priyo Hardono dan warga Desa Banyuputih dan Gemulung, kita diperintahkan oleh Bupati Jepara untuk memonitor kemacetan yang ada disekitar wilayah HWI Jepara. Pukul 06.00 WIB petugas Dishub Jepara melihat kondisi yang ada dan melihat kondisi kemacetan, karena ada penumpukan karyawan keluar masuk perusahaan. Kemacetan terkontrol karena adanya petugas dari Dishub Jepara, kepolisian dan petugas dari HWI Jepara sehingga ramai lancar tidak ada kendala," tutur Ony.
"Untuk evaluasi andalalin kita akan mitigasi dan kita pilah mana yang ada solusi permasalahan untuk mengurangi dan mengurai kemacetan," jelas nya.
Ony menambahkan untuk pelebaran jalan sudah tidak bisa dimaksimalkan lagi," Hanya penataan arus lalulintas dengan banyaknya persimpangan jalan," tambahnya.
Priyo Hardono selaku koordinator unjuk rasa bersama warga Desa Banyuputih dan Gemulung usai demo. Malam harinya, Ia tetap berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait, sepakat agar tidak ada demo lanjutan dan pihak-pihak terkait tersebut meminta waktu 10 hari untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tentang tuntutan pengunjuk rasa seperti andalalin, rekrutmen, saluran air, CSR perusahaan serta kajian ulang tentang TPA Gemulung.
Priyo Hardono kembali menegaskan kalau pengunjuk rasa tetap menuntut agar Guntur Suhendro Manager HRD HWI Jepara beserta kroni-kroninya dipecat.
"Karena adanya dugaan mafia didalam rekrutmen karyawan di HWI Jepara dan saya selaku koordinator unjuk rasa bersama warga desa mendukung investasi di Jepara namun menolak keberadaan mafia pabrik," Tegasnya "Kang Priyo.
(Hani K/ Eko M)
