 |
Banjir dan Longsor Landa Jepara, Kudus, dan Pati, Pemprov Jateng Gerak Cepat Turun Tangan |
JEPARA, suaragardanasional.com | Kabupaten Jepara pada tanggal13 Januari 2026, - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bergerak cepat menangani bencana banjir dan longsor yang melanda tiga kabupaten, yakni Jepara, Kudus, dan Pati. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bersama Wakil Gubernur Taj Yasin turun langsung ke lokasi terdampak untuk memastikan penanganan darurat berjalan optimal dan kebutuhan warga terpenuhi.
Kunjungan lapangan dilakukan di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, pada Selasa (13/1/2026). Wilayah ini menjadi salah satu daerah terdampak terparah akibat longsor yang dipicu hujan dengan intensitas tinggi selama beberapa hari berturut-turut.
“Saya bersama Wakil Gubernur melakukan cek dan ricek langsung penanganan bencana di Kudus, Jepara, dan Pati. Kondisi paling parah terjadi di Desa Tempur, Jepara,” ujar Gubernur Ahmad Luthfi di lokasi.
Desa Tempur Terdampak Paling Parah
Secara geografis, Desa Tempur berada di lereng Gunung Muria yang dikenal rawan bencana hidrometeorologi. Hujan deras yang berlangsung selama beberapa hari menyebabkan sedikitnya 23 titik longsor di sepanjang ruas jalan desa.
Akibatnya, hampir 3.600 kepala keluarga terdampak dan sempat terisolasi karena akses jalan utama terputus total. Selain itu, enam rumah warga mengalami rusak ringan, satu rumah rusak berat, serta dua unit usaha milik warga turut terdampak.
“Berkat respons cepat Basarnas, BPBD, relawan, serta dukungan TNI dan Polri, saat ini akses darurat sudah bisa dilalui kendaraan roda dua,” kata Luthfi.
Ia menegaskan bahwa kecepatan respons menjadi kunci utama dalam penanganan bencana, terutama untuk membuka isolasi wilayah dan memastikan distribusi bantuan berjalan lancar.
Alat Berat dan Logistik Dikerahkan
Pemprov Jawa Tengah segera mengerahkan alat berat untuk membuka akses jalan dan mempercepat pembersihan material longsor. Penanganan bencana, menurut Luthfi, tidak hanya bersifat darurat, tetapi juga memerlukan solusi jangka menengah dan panjang.
“Fokus utama penanganan adalah sungai dan akses jalan. Untuk sementara, kebutuhan dasar warga dipenuhi melalui dapur umum. Ke depan perlu penataan alur sungai dan penguatan infrastruktur yang baik” jelasnya.
Distribusi logistik dilakukan secara bertahap, termasuk menggunakan kendaraan roda dua untuk menjangkau wilayah yang masih terisolasi. Pemerintah juga memberi perhatian khusus kepada kelompok rentan, seperti anak-anak dan warga lanjut usia.
Dalam penanganan awal, Pemprov Jawa Tengah telah menyalurkan bantuan bahan pokok, dukungan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), serta Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp260 juta khusus untuk Desa Tempur.
“Bantuan sudah kami salurkan dan akan ditambah lagi sesuai kebutuhan di lapangan,” tegas Luthfi.
Warga harapkan Akses Segera Pulih
Salah seorang warga Desa Tempur, mengatakan longsor terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut selama empat hari berturut-turut. Akibatnya, seluruh akses keluar-masuk desa terputus.
“Untuk mencari pasokan seperti bensin sangat sulit. Jalan ini satu-satunya akses kami untuk bekerja. Harapannya segera diperbaiki agar aktivitas warga kembali normal,” ujarnya.
Bantuan untuk Tiga Kabupaten
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Imam Maskur, menyampaikan bahwa pihaknya telah menyalurkan bantuan logistik ke seluruh wilayah terdampak bencana di Jepara, Kudus, dan Pati.
“Bantuan logistik kami salurkan sesuai kebutuhan di lapangan, bersumber dari APBD Provinsi dan APBN,” kata Imam.
Bantuan tersebut meliputi makanan siap saji, makanan anak, lauk pauk, tenda keluarga, kasur, selimut, family kit, perlengkapan anak, serta pakaian bagi warga terdampak.
Berdasarkan data Dinas Sosial Jawa Tengah, nilai bantuan logistik yang disalurkan mencapai Rp140.755.720 untuk Kabupaten Jepara, Rp133.306.218 untuk Kabupaten Pati, dan Rp188.014.483 untuk Kabupaten Kudus.
Selain penyaluran bantuan, BPBD Provinsi Jawa Tengah bersama BPBD kabupaten serta instansi terkait terus menerjunkan personel ke lokasi bencana. Fokus utama penanganan saat ini adalah keselamatan warga, pemulihan akses transportasi, serta percepatan normalisasi aktivitas masyarakat.
(Hani K)
